Perlukah Pengembangan E-Gov

Menurut saya sangat perlu, karena di era globalisasi yang serba cepat ini diharapkan Indonesia tidak ketinggalan kereta dengan negara-negara lainnya.Keberhasilan e-gov di suatu negara dapat diukur dari seberapa murah dan mudahnya masyarakat mengakses pelayanan publik, termasuk di dalamnya prosedur pengurusan kependudukan.Dengan segala kemudahan lewat E-Gov diharapkan dapat mendongkrak performa dari sub didang lainnya.Contoh : Departemen Kimpraswil, Departemen Pendidikan Nasional, Dephan, TNI, dll.Secara keseluruhan kehadiran E-gov masih berupa wacana, bayangkan layanan publik di Indonesia sejauh ini masih sangat rumit, lagi tidak ada standar biaya yang jelas. Mengurus KTP, misalnya, belum ada kepastian dalam tempo berapa lama bisa selesai. Harganya pun bervariasi. Tambah cepat prosesnya, tambah mahal pula biaya yang harus ditanggung konsumen. Ini berlaku juga untuk paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan banyak lagi. Kondisi ini menandakan bahwa e-gov di Indonesia masih sangat jauh dari bayangan ideal.E-gov yang berjalan di Indonesia masih sangat bersifat “government centric”. Yang dimaksud di sini, pembentukan e-gov hanya ditekankan pada data di instansi atau lembaga kepemerintahan yang ada, padahal akan ideal jika e-gov lebih bersifat citizen centric di mana masyarakat dilibatkan dan menjadi target utama dari e-gov.